Tingkat Inflasi Dari Kebijakan BBM Mencapai 0,7 Persen Pada Bulan Juli



Prediksi pemerintah tentang dampak kebijakan naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) yang bersubsidi terhadap inflasi di bulan Juli 2013 ini yaitu sebesar 0,7%. Dan pemerintah juga memastikan untuk memenuhi stok pasokan pangan dengan tujuan untuk menjaga inflasi di bulan Juli tersebut.

Hatta Rajasa selaku Menko Bidang Perekonomian mengakatan hal yang senada yaitu pada bulan Juni inflasi sudah mencapai 0,3% dan di bulan Juli ini mencapai 0,7%. Hal ini disampaikan beliau seusai rapat koordinasi Stabilisasi Pangan di Kantor Kementrian Perekonomian hari Rabu lalu.

Selain itu beliau juga menegaskan bahwa inflasi pada bulan Juli ini akan dijaga agar tidak meningkat lebih dari 1%. Termasuk tindakan yang dilakukan pemerintah adalah menjaga tingkat harga volatel food agar tetap stabil. Bahkan kemungkinan besar dalam pemenuhan pasokan pangan pemerintah akan melakukan berbagai cara termasuk impor.

Menurut hasil pengamatan beliau, produk kebutuhan pangan di pasaran sudah mulai menurun di minggu ketiga bulan Juli ini dan lebih baik dibanding minggu sebelumnya. Akan tetapi masih terdapat beberapa bahan pokok yang harganya masih tinggi, meski tidak tertutup kemungkinan lebih cenderung akan segera turun harganya. Dan harga khusus untuk bahan pangan berupa daging, pemerintah berusaha menjaga kestabilan harga daging berkisar antara Rp. 75.000 - Rp. 80.000 per kilogram-nya.

Di sisi lain Sasmito Hadi Wibowo seagai Deputi Bidang Statistik dan Jasa BPS (Badan Pusat Statistik) memprediksi bahwa bulan Juli ini adalah puncak naiknya inflasi yang disebabkan tiga hal, yaitu dampak BBM, bulan ramadhan, dan memasuki tahun ajaran baru.

Namun, Sasmito Hadi Wibowo optimis bahwa besarnya inflasi di bulan Juli ini tergantung seberapa besar upaya pemerintah kita untuk menekan kenaikan harga. Seberapa naik pun tingkat inflasi, kemungkinan tetap bisa ditekan.

Tidak hanya itu, beliau juga menyampaikan hasil pemantauannya terhadap gejolak harga komoditas pangan yang ternyata terdapat kenaikan cukup besar dibanding bulan Juni lalu. Contohnya seperti daging sapi yang naik mencapai 70%, daging ayam juga naik sebesar 20%. Sebab akan hal itu pemerintah membuat kebijakan dengan cara melakukan impor produk yang dinilai kurang jumlahnya dari beberapa negara termasuk China, Kamboja, dan Vietnam. Beberapa produk yang diimpor oleh pemerintah diantaranya adalah cabai merah dan bawang merah.

Di lain pihak, Agus DW Martowardjojo yang menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa menurutnya inflasi di bulan Juli bisa saja mencapai 2,3% lebih. Karena hal ini beliau menghimbau agar kemungkinan ini untuk terus diwaspadai. Dan menurut beliau yang menjadi sumber permasalahan utama penyebab inflasi di bulan Juli ini yaitu volatel food yang menuntut pemerintah untuk terus berupaya dalam memenuhi kebutuhan persediaan pangan. (cm)

Para Buruh Demo Menuntut Kenaikan Upah Sebesar 50 Persen


Sofjan Wanandi
Dampak buruk kenaikan harga BBM memang merata hampir ke seluruh sektor industri yang ada di Indonesia. Seperti kejadian tentang para demo buruh yang meminta kejadian upah yang mencapai 50% baru – baru ini. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi mengatakan, para pelaku usaha yang ada di Indonesia menolak untuk mengikuti permintaan buruh untuk menaikan upah mereka yang mencapai  50 persen guna mengikuti dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari pemerintah.

Sofjan memperjelas, bahwasanya kenaikan upah minimum provinsi atau UMP ini bukanlah suatu hal yang menjamin akan meningkatkan produktifitas para buruh yang ada di Indonesia. “Ini menjadi suatu indikasi dan menjadi tanda tanya para pengusaha. Para buruh hanya menuntut, tapi tak diiringi dengan memperbaiki tugas dan pribadi mereke,” kata Sofjan saat diwawancarai di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta.

Menurutnya, lebih baik para pelaku usaha untuk menambah peralatan canggih dan mesing daripada harus menambah jumlah buruh dan mengikuti tuntutan para buruh. Pasalnya, sesuai dengan pengalaman, upah yang telah digelontorkan pengusaha untuk membayar para buruh tak berjalan sebanding dengan kinerja para buruh untuk perusahaan.

Terkait dengan tuntutan para buruh untuk menaikan upah pekerja dengan besar 50 persen, ia mengatakan bahwasnya akan di diskusikan terlebih dahulu dengan Dewan Pengupahan dan Lembaga Tripartit. Keputusan baru mereka keluarkan pada tahun depan nanti, dan untuk tahun ini, Apindo terus bekerja untuk mengumpulkan data dan melakukan survey untuk langkah kedepan nantinya.

Disamping itu, tuntutan para buruh ini dinilai terlalu berlebihan dan tak masuk akal. “Tak mungkin untuk naik sampai dengan 50 persen. Jika para buruh menginginkan kenaikan seperti itu, lebih baik cari kerja di luar negeri saja. Di tahun depan saja inflasi kita mencapai 7,2 persen. Mungkin ada kenaikan upah, tapi hanya sedikit di atas itu,” ujar Sofjan menambahkan.

Salah satu contoh para buruh yang menuntut masalah kenaikan upah yang diakibatkan oleh pascakenaikan BBM bersubsidi ini ialah para buruh yang bekerja di kawasan Bekasi. Beberapa waktu lalu, terhitung sekitar ribuan buruh  mendatangi kantor Bupati Bekasi untuk menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hingga mencapai 50 persen.
Para buruh melakukan demonstrasi di kawasan perindustrian EJIP dan melakukan sweeping di sejumlah lokasi pabrik yang berada di lokasi tersebut, 

Berita Ekonomi : Dampak Kenaikan BBM Terhadap Perindustrian Hanya Kecil


Dampak Kenaikan BBM - Seperti yang dikatakan oleh Menteri Perindustrian RI MS Hidayat. dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap industri sebesar 1,2 persen dalam penambahan ongkos produksi.

"Ini Sudah dihitung dampak akan kenaikan harga BBM terhadap semua faktor industri yaitu ada penambahan biaya produksi sebesar 1,2 persen," ujar MS Hidayat saat ditemui selesai penyaluran BLSM di Kantor Pos cabang Tegal Alur, Jakarta, Sabtu (22/6).

Menurut dia juga, dampak atas kenaikan harga BBM terhadap  perindustrian tidak terlalu menonjol ini dikarenakan sektor industri memang menggunakan BBM yang notabene tidak bersubsidi.

"Pemerintah mau tidak mau harus menaikkan harga BBM untuk mengurangi subsidi, dengan pengurangan tersebut maka kita bisa saving Rp90 triliun dan sehingga bisa menyelamatkan APBN kita," ujarnya

Selain itu, ia mengatakan, pengurangan akan subsidi tersebut untuk pemerataan kesejahteraan kepada kelompok masyarakat yang lebih berhak karena selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran.

"Subsidi BBM khan selama ini banyak dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari optimis bahwa target pertumbuhan industri pada tahun ini sebesar 6,5 persen dapat tercapai.

"Saya tetap optimis target pertumbuhan industri kita dapat tercapai," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengoreksi target pertumbuhan industri 2013 dari sebesar 7,14 persen menjadi 6,5 persen karena berbagai faktor seperti suku bunga yang kurang kondusif dan nilai tukar rupiah yang melemah.

"Saya masih optimistis dengan ini, tapi dengan beberapa menteri ekonomi lain kami sudah setuju menetapkan angka 6,5 persen," kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat di Jakarta, Rabu (22/5).

Menperin mengungkapkan hal itu di sela rapat kerja Kemenperin dengan pemerintah daerah tahun 2013 yang bertema Hilirisasi Industri Dalam Rangka Mencapai Target Pertumbuhan Industri Nasional.

Menurut dia, koreksi tersebut didasarkan atas beberapa hal yakni adanya beberapa kendala menyangkut regulasi, tingkat efisiensi yang belum sesuai harapan, suku bunga yang kurang kondusif dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah.

Dia menambahkan pihaknya saat ini tengah mendorong upaya hilirisasi mineral. Saat ini bidang agroindustri seperti kelapa sawit dan kakao sudah berhasil melakukan hilirisasi. Sementara untuk karet saat ini masih dalam proses.

Berkaitan dengan turunnya target pertumbuhan industri, pihaknya saat ini terus melakukan koordinasi dengan beberapa menteri ekonomi untuk mengatasi kendala-kendala yang bisa menghambat pertumbuhan industri.

"Yang sedang kami upayakan yaitu hilirisasi mineral," ujarnya.

Antrean Panjang Terjadi di Yogyakarta Menjelang Kenaikan BBM


antrean bbm
Berita Ekonomi : Terhitung sekitar ratusan kendaraan bermotor nampak dengan antrian yang cukup panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di Yogyakarta. Pemandangan antrean kendaraan yang cukup panjang yang terjadi menyusul akan diumumkan resmi kenaikan bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah pada malam ini (21/06) 

Terlihat juga antrean mobil juga motor di sejumlah SPBU yang berada di kawasan Yogyakarta dan juga Sleman mulai menumpuk sejak pukul 18.00 WIB, Jumat (21/6/2013). Antrean panjang para warga yang ingin mengisi bahan bakar terjadi di antaranya berada di SPBU Jl Kaliurang Km 5,5, SPBU Jl Prof Herman Yohanes, SPBU Jalan Sugeng Jeroni, Bugisan; SPBU Jl HOS Cokroaminoto; dan SPBU Terban Jl C Simanjuntak; ; 

Semua stasiun untuk pengisian BBM dengan jenis premium yang khusus  sepeda motor semuanya telah dibuka. Untuk pengendara sepeda motor telah dibuka dengan empat lajur. Terlihat antrean para pengendara sepeda motor cukup panjang hingga di pinggir jalan. Tidak kurang dari 2-4 anggota kepolisian dipersiapkan untuk berjaga-jaga mengatur arus lalu-lintas yang berada di dekat SPBU agar tidak terjadi kemacetan yang menganggu pengguna jalan lainnya.

Di lain tempat juga  terjadi pemandangan yang hampir sama dimana antrean BBM di sejumlah SPBU, terjadi juga sekitar puluhan mahasiswa dari berbagai elemen yang berada di Yogyakarta melakukan aksi demo untuk menolak kenaikan BBM. Perkumpulan yang berdemo itu terdiri dari elemen Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta, Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), dan ormas lain. Aksi mereka itu digelar sejak sore tadi yang dipusatkan di titik nol kilometer atau di simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta.

Di dalam aksi itu juga mereka membuat sebuah lingkaran tepat di tengah-tengah perempatan yang pada sore itu arus lalu lintas di kawasan titik nol kilometer terlihat sangat padat. Akibat oleh kejadian itu semua kendaraan yang berasal dari berbagai arah harus berjalan pelan-pelan untuk menghindari kecelakaan

Seperti yang dikatakan oleh salah seorang koordinator aksi M Arief dalam orasinya menyatakan mahasiswa menyatakan pemerintah sampai sekarang ini tetap tidak akan mau untuk mendengarkan jeritan dan keluhan rakyat akibat dampak dari kenaikan harga BBM yang menjulang tinggi. Menurut mereka Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) bukan suatu solusi namun itu jadi alat partai untuk berpolitik.

"Kami tetap menolak. BBM naik berarti akan membunuh rakyat," ujar mereka.

BBM Naik Pemerintah Harus Tanggung Jawab

kenaikan bb,


Terlalu lambannya keputusan dari pihak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menyebabkan gunjang-ganjing politik dan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas situasi politik dan ekonomi yang bakalan akan menjadi kacau diakibatkan oleh dampak kenaikan BBM.

Sepeti yang dikatan oleh Heri Budianto, Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, di Jakarta, Selasa (18/6/2013)."Padahal domain untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun, pemerintah ragu untuk melaksanakan ini. Ekses politik tidak terelakkan ketika keraguan pemerintah tersebut datang,"

Ia juga menilai, pemerintah tidak memiliki program yang jelas terkait dengan penanganan masalah BBM ini. Suatu keadaan yang tidak terprogram dan icepat memicu konstelasi politik Indonesia. Tidak hanya itu sebuah masalah ekonomi juga terkena ekses yang tak menentu. 

Ditambahkannya juga lebih jauh, kisruh yang terjadi soal penyesuaian harga BBM ini dimanfaatkan oleh para partai-partai yang akan memainkan strategi jitu politik mereka. Partai Politik terbelah menjadi dua opsi antara menolak dan menerima kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut terlihat ketika dalam sidang paripurna DPR semalam. Kondisi yang terjadi itu juga memicu aksi demontstrasi meluas di mana-mana.

"Di mana-mana terjadi gelombang aksi penolakan kenaikan harga. Ini merupakan realitas nyata akibat lambannya keputusan soal ini. Persoalan kenaikan harga BBM ini bukan kali ini terjadi, dan setiap akan dieksekusi selalu menimbulkan ekses sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya lebih jelas.

Seharusnya, lanjut Heri, pemerintah seharusnya mempunyai strategi dan program - program yang jelas, agar bisa berjalan dalam jangka menengah dan juga panjang (3-5) tahun untuk menaikkan harga BBM.

"Sehingga para masyarakat lebih siap lagi menghadapi dampak dari kenaikan BBM. Kalau strategi ini digunakan maka ekses sosial dan ekonomi bisa ditekan. Saya menilai muatan politik terlalu kental dalam kenaikan BBM ini. Itu tentu terkait dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat pascakenaikan harga BBM," ujarnya jelas.

"kompensasi ini akan dijadikan sebuah  instrumen poltik bagi partai pengusa untuk menarik simpati publik," pungkasnya.

Demo Terus Meluas di Berbagai Daerah, Dua Jurnalis Ikut Terluka


Demontstrasi penolakan atas kebijakan pemerintah menaikan harga BBM berakhir dengan kericuhan. di banyak tempat, para mahasiswa beserta berbagai elemen masyarakat menggelar aksi turun ke jalan untuk menolak kebijakan pemerintah itu.

Di daerah Jambi, seorang wartawan dari sebuah TV Swasta Nasional, bernama Anton Nugroho tertembak ketika sedang meliput aksi demo yang berlokasi di depan gedung DPRD jambi, pada jam 12.00, senin (17/6). Di lain tempat juga yaitu di depan kampus Jayabaya, para mahasiswa beraksi brutal dengan cara menjarah mobil berpelat merah milik dari Dinas Pemprov DKI jakarta. Demikian juga yang terjadi di UIN Alaudin Sulawesi Selatan, demo yang terjadi berakhir dengan bentrok besar yang terjadi dengan para warga. Terhitung ada tiga sepeda motor yang dibakar masa.

Tak kalah menengangkan pula. Demo yang terjadi di Ternate Maluku Utara, terhitung ada delapan orang terluka dan satu yang menjadi korban adalah seorang jurnalis yang belakangan diketahui dengan nama Roby Kelerey tertembak di paha sebelah kiri disaat sedang meliput demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Semua unjuk rasa yang dilakukan kemarin (17/6), berpusat di Gedung DPR/MPR Jakarta. Massa dari mahasiswa, serikat buruh dan para elemen lainnya berkumpul di lokasi tersebut. Komisaris Besar Rikwanto selaku Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya,  menjelaskan, selain gedung DPR, Istana Negara dan beberapa instansi negara lainnya juga didatangi oleh para massa demonstran.

Massa dari Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan sebanyak 250 orang akan mengecam tindakan represif Kepolisian Sulawesi Selatan yang telah memasuki area kampus. Kantor Ditjen Pajak Jakarta Selatan dan Gedung DPR/MPR juga didatangi massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan FSPMI. Sebanyak 200 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga ikut berdemo di gedung DPR MPR untuk menentang kenaikan harga BBM. Dewan Mahasiswa (Dema) dari berbagai kampus seperti Universitas Pasundan, ITT Bandung, dan Unisma Makasar akan berdemo di gedung DPR/MPR.

Massa demonstran dari Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan sejumlah 250 orang dapat mengecam tindakan represif Kepolisian Sulawesi Selatan yang sudah memasuki area universitas. Kantor Ditjen Pajak Jakarta Selatan serta gedung DPR/MPR juga didatangi para massa dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KPSI) serta FSPMI. Sejumlah 200 orang dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) juga turut berdemo di gedung DPR/MPR untuk menentang kebikakan pemerinta menaikan harga BBM. Dewan Mahasiswa (DEMA) dari beragam Universitas seperti Universitas Pasundan, ITT bandung, serta UNISMA Makasar telah berdemo di gedung DPR/MPR.

Soal tertembaknya seorang wartawan, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Polri, Kombes Agus Rianto mengungkapkan, Anton terluka dibagian muka karena terkena pecahan tabung gas air mata. Anton saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Umum Jambi. "Jadi bukan akibat terkena tembakan peluru petugas," ujar Agus di Mabes Polri, kemarin. Redam Kericuhan Agus mengatakan, peristiwa tersebut terjadi ketika massa yang berunjuk rasa mulai bertindak anarkis dan saling terlibat aksi dorong dengan petugas.

Berita Ekonomi : Tiga Fraksi Menolak Rencana Pemerintah Menaikan BBM

BBM Bersubsidi

Berita Ekonomi - Sikap menolak atas keputusan pemerintah guna menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan tegas diumumkan tiga fraksi dalam rapat akhir finalisasi biaya pendapatan serta belanja negara ( APBN-P ) 2013. Ketiga fraksi tersebut yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Hanura dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Hanura, Nurdin tampubolon menyebutkan, pihaknya menampik kenaikan harga BBM bersubsidi yang bertolak belakang dengan undang-undang ( UU ) untuk menambah kesejahteraan rakyat.

Sebenarnya tanpa menaikan harga subsidi bahan bakar  minyak, pemerintah sudah bisa mengoptimalkan pendapatan negara dan juga melakukan penghematan pengeluaran tata kelola negara" ujarnya saat melaporkan pendapat fraksi sebagai sikap final dari badan anggaran yang bertempat di gedung DPR

Namun bagian badan anggaran fraksi PKS Yudi Yudiana menyebutkan penyesuaian harga BBM subsidi itu adalah suatu kebijakan yang tidak pas dikarenakan kita tidak lama lagi menyambut bulan puasa dan lebaran

"Di Undang-undang anggaran pendapatan sudah diamanahkan pada pemerintah untuk mengamankan atau mengendalikan volume BBM subsidi guna tambah baik kinerjanya serta adil. Namun sebenarnya sepanjang ini program pengendalian BBM bersubsidi amat lemah," terang Yudi

Kenaikan harga BBM ini, kata Yudi, cuma dapat menambah jumlah rakyat miskin serta nyaris miskin, apalagi kebijakan ini mengakibatkan kerusakan perekonomian yang memanglah sedang alami perlambatan serius. 

Ia menambahkan. "Harga BBM yang naik lalu dapat menyebabkan inflasi yang bisa mengakibatkan kerusakan sendi-sendi perekonomian, anjloknya ekspor serta terpuruknya usaha kecil menengah ( UKM ). Namun program bantuan untuk rakyat terus diberikan tanpa kenaikan harga BBM subsidi,". 

"Tanpa harga BBM disesuaikan, lanjut yudi pemerintah tetap memiliki area fiskal cukup untuk menangani besaran subsidi. langkahnya dengan mengendalikan kuota BBM subsidi, memberantas penyelundupan, serta pengelolaan ekspor serta impor BBM yang tambah baik," kata dia menambahkan. 

dari segi lain, menurut para anggota badan anggaran dari fraksi PDI-P Sahid Muhammad Mulyadi, penyesuaian harga BBM bersubsidi cuma dapat mendorong laju inflasi makin tinggi serta makin membebani masyarakat. 

"Inikah yang disebut membuat perlindungan rakyat bila mereka mesti mencari pendapatan baru sebesar Rp 250 per bulannya akibat kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Pemberian subsidi telah jadi keharusan pemerintah," ucapnya. 

"Kami mepunyai perhitungan angka inflasi dengan persepsi kami sendiri dengan mengusulkan 6% tanpa kenaikan BBM subsidi. Berarti kami tidak setuju inflasi usulan pemerintah 7, 2%," papar dia. 

Pengambilan kebijakan tersebut, dinilai Sahid dapat mendorong gejolak harga pangan cukup tinggi di pasaran di dalam ketidakpastian kenaikan harga BBM subsidi. Hingga pihaknya mengusulkan pembentukan program padat karya yang menjangkau 28 ribu desa agar jadi stimulus ekonomi serta inflasi. 

Dipenutup ia mengatakan "hasil pendapat fraksi kami ini sebaiknya untuk dibawa dalam sidang paripurna,"

Basmi Mafia Pajak Daripada Harus Menaikan BBM


BBM
Kebijakan dari pemerintah guna menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini dianggap sebagai kebijakan cepat dan tidak efesien. Heri Budianto, seorang Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercubuana mempertanyakan tentang hal mengapa Pemerintah memilih kebijakan seperti ini yang tidak popular itu daripada merivisi Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) yang defisit.

"Kenapa kebijakan seperti ini harus diambil sebagai satu tindakan, sedangkan APBN yang mengalami defisit bisa direvisi," Seperti yang dikatakan Heri dalam diskusi yang bertajuk "Berebut Berkah Subsidi" yang diadakan di Jakarta, pada hari Sabtu (15/6)

Dia juga mengatakan, alangkah baiknya Pemerintah bekerja lebih giat lagi untuk memanfaatkan penerimaan pajak. Ini menurutnya, bisa dilakukan dengan memberantas mafia pajak, mengurangi praktek tindak pidana korupsi yang membuat kas Negara dapat selalu terisi dari pengembalian uang kerugian Negara atau dari pembayaran pajak yang terhutang.

“Membasmi mafia pajak, menekan korupsi, itu mungkin capek, tapi poinnya akan mendapatkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan menaikan harga BBM,” ujarnya.

Pandangan seirama juga disampaikan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi PDIP Maruarar Sirait. Sejak awal, partai kami memanglah menampik gagasan pemerintah untuk menaikkan harga BBM tersebut. Maruarar lalu menyebutkan, fraksinya mengusulkan jalan keluar lain dengan menambah pos-pos penerimaan serta lakukan penghematan. Contohnya, lanjut Maruarar, mengurangi buaya perjalanan dinas yang mengonsumsi biaya cukup besar.

“Ayo naikkan biaya bea keluar batu bara, 40 triliun rupiah per tahun, kita naikkan tarif cukai untuk alkohol, minuman bersoda, rokok. Satu saja merek rokok 20 miliar batang per tahun, dinaikan 100 perak saja telah bisa mendapatkan pendaptan sebesar 2 triliun rupiah, saya beri dukungan ke Presiden bila iamenaikan tarif cukai, bea keluar, serta penghematan, ” paparnya.

Disamping itu, Heri menyoroti gagasan pemerintah untuk menyalurkan kompensasi kenaikan BBM dalam empat pilihan, yaitu Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Keluarga Harapan (PKH), serta beras miskin. Menurut Heri, kompensasi yang diberikan tersebut tidak mendidik masyarakat serta condong digunakan sebagai instrument politik partai merebut simpatik masyarakat. dia juga mencemaskan pendistribusian kompensasi tersebut akan bermasalah di waktu mendatang.

Inilah Alat Pengontrol BBM Bersubsidi Yang Dipasang oleh Pertamina

 BBM Bersubsidi - Saat ini PT Pertamina sedang dalam rangka pemasangan alat monitoring BBM secara bertahap di sekitar 5000 SPBU Pertamina yang rencananya akan mulai diberlakukan mulai Juli 2013 mendatang.Sedangkan vendor yang mensupply dan yang melakukan pemasangan alat ini adalah PT Inti (Industri Telekomunikasi Indonesia) yang menguasi betul cara kerja alat ini.

Hanung Budya selaku direktur Pemasaran dan Perdagangan di PT. Pertamina mengungkapkan bahwa PT Inti yang merupakan salah satu perusahaan BUMN itu sudah mengadakan uji coba terhadap alat monitoring untuk mengendalikan BBM bersubsidi tersebut di beberapa SPBU di Jakarta dan sekitar Sukabumi yang sesuai hasil analisa alat ini terbukti ampuh dan efisien untuk digunakan sebagai pengendali BBM bersubsidi.


Berita Ekonomi : Akankah Harga Sembako Melonjak Jika Harga BBM Naik?

Berita Ekonomi - Salah satu dampak yang dapat dipastikan dari kebijakan pemerintah jika menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), yaitu harga beberapa kebutuhan pokok juga akan turut mengalami lonjakan harga.

Namun, ternyata pemerintah telah membuat satu alternatif sebagai solusi untuk meminimalisir keresahan masyarakat dengan cara memberikan paket kompensasi BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). BLSM ini seperti yang disampaikan pemerintah kita, khusus untuk masyarakat yang merasakan dampak kenaikan BBM secara langsung.


Berita Ekonomi : Prediksi Terjadinya Inflasi Jika Dua Harga BBM Diterapkan

Berita Ekonomi - Pemerintah kita memprediksi bahwa akan terjadi peningkatan inflasi pada kisaran 1,5 persen sampai dengan 1,6 persen yang disebabkan oleh rancangan penerapan bahan bakar minyak bersubsidi dengan dua harga.

Menurut berita terakhir bahwa BBM jenis premium akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.000 per liternya dan BBM jenis solar akan naik Rp. 1000 per liternya. Itu artinya harga BBM premium menjadi Rp. 6.500 per liter dan BBM Solar menjadi Rp. 5.500 per liter.


Berita Ekonomi : Harga BBM Solar Diprediksi Lebih Murah Dibanding Premium

Berita Ekonomi - Rencana pemerintah kita untuk menaikkan harga bbm premium lebih tinggi dibanding dengan harga premium karena pertimbangan bahwa umumnya pengguna solar adalah untuk mendukung keperluan transportasi dan nelayan.

Seperti yang ditegaskan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantor kementrian Perekonomian di Jakarta beberapa hari yang lalu bahwa memang solar nantinya akan dipatok dengan harga lebih rendah karena solar mayoritas digunakan untuk keperluan transportasi. Dan hal ini tentu berkaitan dengan dasar dari pada logistik negara kita. Dan yang kedua adalah bahwa solar umumnya digunakan oleh nelayan. Yang pada intinya pengguna solar umumnya dari kalangan masyarakat kita yang masih di bawah, termasuk nelayan, kapal - kapal pengangkut logistik, dan berbagai macam angkutan misalnya seperti truk - truk dan lain sebagainya.


Berita Ekonomi : Presiden SBY Akan Bahas BBM dengan DPR RI Pada 13 Mei

Berita Ekonomi - Usai membuka acara Ratas Kerukunan Agama dan Ekonomi di Jakarta kemarin, Presiden SBY memberitahukan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas perihal kenaikan harga BBM dengan pimpinan DPR pada 13 Mei 2013 mendatang.
Seperti yang dijelaskan Presiden SBY di acara tersebut bahwa pihaknya baru akan bertemu dengan pimpinan DPR pada tanggal 13 Mei mendatang dikarenakan pimpinan DPR saat ini sedang berada di luar negeri.

Tetapi SBY juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya untuk melakukan pembahasan perihal kebijaan BBM ini tidaklah perlu untuk menunggu hadirnya pimpinan DPR yang memang sedang sibuk di luar negeri sekarang ini, namun cukup hanya dengan melibatkan pihak Kementrian Keuangan serta jajaran yang terkait.

"Ini harus bekerja siang dan malam untuk menyiapkan draft APBN itu," kata Presiden SBY.


Berita Ekonomi : Presiden SBY Diteror 700 SMS Karena Ketidakjelasan Kebijakan BBM

Berita Ekonomi - Pagi ini ada pengakuan unik dari Presiden SBY yang menyampaikan bahwa beliau mendapat raturan kiriman sms dari masyarakat yang isinya meminta kejelasan tentang kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dinilai terus mengulur waktu. Ironisnya, sekitar 40-an SMS yang diterima Presiden SBY justru mendesak agar harga BBM segera dinaikkan.

Seperti yang terdapat di situs Sekretariat Kabinet hari ini (08 Mei 2013), Sardan Marbun yang merupakan salah satu staff di SKP (Staff Khusus Presiden) bidang Komunikasi Sosial menjelaskan bahwa sebenarnya rakyat masih terus menunggu kejelasan terkait masalah kenaikan harga BBM.


Berita Ekonomi : Pemerintah Terbitkan Kartu Tunggal Penerima Kompensasi BBM

Berita Ekonomi - Dalam rangka penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi kepada masyarakat yang tepat, pemerintah memiliki kebijakan untuk memberikan kartu tunggal hanya kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Tujuannya adalah agar penyelewangan penggunaan BBM dapat terhindari.

Hatta Rajasa selaku menko perekonomian yang sekaligus saat ini sebagai pelaksana tugas Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa Tim Pemerintah yang meneliti serta mengkaji persoalan kenaikan BBM sudah memiliki data yang valid berisikan daftar masyarakat yang berhak untuk menerima dan menggunakan kartu tunggal tersebut.


Menko Perekonomian : Menteri ESDM Bertugas Mengumumkan BBM

Menko Perekonomian - Pada saat berlangsungnya acara Musrembangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional) yang berlangsung Hari Selasa Lalu di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan pengumuman tentang kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Hal ini dikarenakan pengumuman tentang keputusan kebijakan ini dibebankan kepada Menteri ESDM.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh Menko Perekonomian, Hatta Rajasa yang mengatakan bahwa yang akan mengumumkan kebijakan resmi yang telah diputuskan mengenai BBM tersebut akan menjadi tugas Menteri ESDM.


Berita Ekonomi : Harga BBM Dipastikan Tidak Naik Pada Mei 2013

Berita Ekonomi - Hatta Rajasa selaku Menko Perekonomian mengatakan dan memastikan bahwa kenaikan harga BBM sampai saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh pihak Kementerian ESDM dan dipastikan pada bulan Mei 2013 ini tidak akan terjadi kenaikan harga.

Bahkan saat Beliau ditemui kemarin (Sabtu, 27 April 2013) seusai mengikuti acara Jalan Sehat Universitas Muhammadiyah Tangerang, beliau juga mengatakan bahwa secara teknis hal ini masih dikaji secara mendalam di wilayah kementrian ESDM dan belum bisa dipastikan keputusannya.