BBM Naik Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Terlalu lambannya keputusan dari pihak pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) turut menyebabkan gunjang-ganjing politik dan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas situasi politik dan ekonomi yang bakalan akan menjadi kacau diakibatkan oleh dampak kenaikan BBM.

Sepeti yang dikatan oleh Heri Budianto, Pakar Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, di Jakarta, Selasa (18/6/2013)."Padahal domain untuk menaikkan harga BBM adalah domain pemerintah. Namun, pemerintah ragu untuk melaksanakan ini. Ekses politik tidak terelakkan ketika keraguan pemerintah tersebut datang,"

Ia juga menilai, pemerintah tidak memiliki program yang jelas terkait dengan penanganan masalah BBM ini. Suatu keadaan yang tidak terprogram dan icepat memicu konstelasi politik Indonesia. Tidak hanya itu sebuah masalah ekonomi juga terkena ekses yang tak menentu. 

Ditambahkannya juga lebih jauh, kisruh yang terjadi soal penyesuaian harga BBM ini dimanfaatkan oleh para partai-partai yang akan memainkan strategi jitu politik mereka. Partai Politik terbelah menjadi dua opsi antara menolak dan menerima kebijakan pemerintah tersebut. Hal tersebut terlihat ketika dalam sidang paripurna DPR semalam. Kondisi yang terjadi itu juga memicu aksi demontstrasi meluas di mana-mana.

"Di mana-mana terjadi gelombang aksi penolakan kenaikan harga. Ini merupakan realitas nyata akibat lambannya keputusan soal ini. Persoalan kenaikan harga BBM ini bukan kali ini terjadi, dan setiap akan dieksekusi selalu menimbulkan ekses sosial, politik, dan ekonomi," ujarnya lebih jelas.

Seharusnya, lanjut Heri, pemerintah seharusnya mempunyai strategi dan program - program yang jelas, agar bisa berjalan dalam jangka menengah dan juga panjang (3-5) tahun untuk menaikkan harga BBM.

"Sehingga para masyarakat lebih siap lagi menghadapi dampak dari kenaikan BBM. Kalau strategi ini digunakan maka ekses sosial dan ekonomi bisa ditekan. Saya menilai muatan politik terlalu kental dalam kenaikan BBM ini. Itu tentu terkait dengan kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat pascakenaikan harga BBM," ujarnya jelas.

"kompensasi ini akan dijadikan sebuah  instrumen poltik bagi partai pengusa untuk menarik simpati publik," pungkasnya.