Berita Ekonomi : Presiden SBY Akan Bahas BBM dengan DPR RI Pada 13 Mei

Berita Ekonomi - Usai membuka acara Ratas Kerukunan Agama dan Ekonomi di Jakarta kemarin, Presiden SBY memberitahukan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas perihal kenaikan harga BBM dengan pimpinan DPR pada 13 Mei 2013 mendatang.
Seperti yang dijelaskan Presiden SBY di acara tersebut bahwa pihaknya baru akan bertemu dengan pimpinan DPR pada tanggal 13 Mei mendatang dikarenakan pimpinan DPR saat ini sedang berada di luar negeri.

Tetapi SBY juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya untuk melakukan pembahasan perihal kebijaan BBM ini tidaklah perlu untuk menunggu hadirnya pimpinan DPR yang memang sedang sibuk di luar negeri sekarang ini, namun cukup hanya dengan melibatkan pihak Kementrian Keuangan serta jajaran yang terkait.

"Ini harus bekerja siang dan malam untuk menyiapkan draft APBN itu," kata Presiden SBY.


Presiden SBY juga menyampaikan bahwa situasi saat ini sudah begitu mendesak. Menurutnya ketika ada perubahan asumsi otomatis APBN juga akan berubah.

"Pertumbuhan itu saja berubah, hati-hati nanti dalam merumuskan pertumbuhan dalam APBNP. Mari kita pilih angka yang bisa kita capai. Sehingga kualitas perencanaan kita bagus," jelas beliau.

Presiden SBY juga menghimbau agar nantinya pembicaraan dengan DPR dilakukan dengan baik – baik agar perencanaan yang akan dibuat lebih realistik. Karena kita sendiri tahu saat ini kondisi ekonomi kita seperti apa dan juga kondisi Asia bagaimana.

SBY juga mengutarakan bahwa beliau pernah membaca adanya dialog masyarakat di media massa perihal kapan kebijakan kenaikan harga BBM akan ditetapkan dan mengapa ada unsur keragu – raguan di dalam pemerintahan kita. Nah, tanggapan Presiden SBY mengenai hal ini adalah beliau menegaskan bahwa begitu adanya kesiapan bantuan kepada masyarakat, maka disaat itulah harga BBM akan disesuaikan. Beliau juga meminta agar media memuat informasi ini dengan jelas.

Beliau menuturkan tentang APBNP tersebut memang suatu hal yang sangat vital yang akan dibahas bersama dengan DPR RI. Seperti yang diinginkan masyarakat bahwa masyarakat tidak menginginkan sesuatu kebijakan yang tidak ada kepastian yang jelas, termasuk menyangkut masalah ABPNP tersebut yang mengarah kepada subsidi BBM yang memang kesesuaian harga BBM itu sendiri karena besarnya subsidi BBM yang dianggarkan.

"Ini karena tidak semua kewenangan ada di tangan pemerintah, kalau menyangkut anggaran mesti dibicarakan oleh DPR RI maka kita harus pro aktif untuk itu," tandas Presiden SBY.