Permasalahan di Sektor Ekonomi Indonesia

Sektor Ekonomi Indonesia - Menurut Presiden, dalam sistem ekonomi kapitalisme belum terdapat unsur keadilan. Maka dari itu dalam masa pemeritahannya beliau tidak menyerahkan sepenuhnya ekonomi ke mekanisme pasar. Kepala negara yang telah menjabat selama dua periode berturut - turut ini mengungkap bahwa beliau berkeyakinan kuat untuk tidak akan menyerahkan ekonomi sepenuhnya ke pasar. Menurutnya kondisi pasar belum terlalu bagus untuk menjalankan tugas berat tersebut. Dan dapat dilihat dimana pun contohnya ketika strategi itu diterapkan pasti menemui kegagalan. Pernyataan tersebut diutarakan saat bersilatuhrahmi dengan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin ( 4/11/2013 ). 

Tapi beliau menyadari ekonomi akan menjadi lebih efisien ketika diserahkan ke mekanisme pasar. Sebab dengan begitu aktifitas monopoli akan sulit terjadi. Seperti layaknya sebuah pilihan yang sulit, langkah orang nomor satu di Indpnesia itu juga bukan tanpa kekurangan. Karenanya disini perlu keseimbangan antara pemerintah dengan mekanisme pasar. Dimana pemerintah bertugas  mengatur regulasi, meningkatkan infrastruktur dan mendorong pelaku pasar sehingga tercipta kesinambungan diantara kedua belah pihak.

Beliau berharap pula para pelaku pasar senantiasa menjalankan tugasnya dengan teratasinya masalah rakyat. Sebagai contoh penerapannya, Presiden ingin tercipta kestabilan harga dengan menjaga persediaan komoditi domestik. Ditegaskan juga bahwa peran pemerintah selain  membuat regulasi juga membantu dalam hal anggaran. Tidak adil jika pemerintah menjalankan semua tugasnya  namun pelaku bisnis kurang memberi kontribusi. 

“Asal kita saling bekerja sama, kestabilan harga, pangan, energi, dan lain - lain pasti dapat tertangani dengan baik,” imbuh beliau.

Sementara itu di lain pihak Riza Suarga, Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengutarakan guna memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia pemerintah diminta melakukan tindakan radikal. Namun dalam kenyataannya di situasi menjelang pemilihan umum pemerintah sekarang dinilai kurang mengambil tindakan tersebut. Ia menuturkan tindakan itu dapat dimulai dengan memperbaiki nilai tukar rupiah. Mengingat saat ini nilai mata uang Indonesia terhadap dollar kian tidak menentu.

Setelah acara diskusi masalah polemik Upah Minimum Provinsi pada hari Sabtu (2/11/2013) di Jakarta,  dia kembali mengatakan bahwa tim kerja ekonomi pemerintah merupakan tim ekonomi penakut. Namun disamping itu, ia menambahkan rakyat tidak bisa serta merta menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Formula pembenahan ekonomi saat ini tidak relevan lagi.” ungkap Riza.

Sedangkan sebagian pihak menyayangkan beberapa kebijakan pemerintah terhadap devisa bebas. Hal ini kemudian dijadikan alasan dibalik ketidakstabilan nilai tukar rupiah saat ini. Akibatnya berimbas tehadap harga barang kebutuhan dari sektor komoditi impor yang kian melonjak tajam. Dari beberapa keterangan diatas seharusnya segenap bangsa Indonesia segera sadar dan berbenah. Mulai dari pemerintah, pelaku bisnis dan semua rakyat diminta bahu - mambahu menyelesaikan masalah yang paling menjadi momok negeri ini, yaitu sektor ekonomi.