Dasari Dengan GBHN, Indonesia Pasti Jadi Negara Maju

Dalam laporan UNDP pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya dalam rentang 150 tahun, negara-negara yang berada di kawasan selatan (Benua Asia dan sebagian Benua Amerika) berhasil keluar dari negara-negara yang mendominasi yaitu negara di bagian Eropa. 

Ini terlihat dari pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terus saja meningkat untuk kelas menengah dilihat dari segi pendapatan, jumlah dan harapan. Dari total 49 negara yang menunjukan kenaikan ini, ada tiga diantaranya yang menunjukan progres kemajuan yang cukup signifikan, yaitu Cina, India, dan Brasil. Ketiga negara tersebut diprediksi menjadi negara dengan ekonomi terbesar pada tahun 2020 mengalahkan negara-negara maju G-7.

Bagaimana dengan nasib Indonesia ? Walaupun pergerakan ekonomi yang terbilang cukup tinggi, Indonesia masih belum mampu untuk besaing menjadi kandidat 3 besar perekonomian dunia dan juga menjadi negara maju Asia.

Sofian Effendi selaku Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia (API) mengatakan, ada tiga faktor yang menjadikan Indonesia belum bisa bersaing dalam kancah perekonomian dunia. Pertama, Indonesia belum memiliki visi perencanaan jangka panjang yang jelas. Kedua, tata pemerintahan Indonesia dianggap belum efektif dan visioner. Terakhir,  kurangnya kebijakan sosial oleh pemerintah terhadap pemerataan sumber daya manusia.

Pada saat konferensi pers dikantornya, Rabu (12/6) ia mengatakan "Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang dibuat pemerintah harus melalui DPR yang dimana banyak mewakili kepentingan partai. Ini berbeda dengan GBHN yang merupakan amanat rakyat,"

Ia juga menambahkan, landasan pembangunan yang telah dibuat masih dirasa sempit dikarenakan masih menekankan pada visi presiden ataupun kepala daerah yang terpilih. Ini berarti jangka waktu pembangunan itu sama dengan masa jabatan yang memang ini tidak efektif. Selain itu katanya, negara itu dibangun bukan hanya butuh waktu 20 atau 30 tahun ke depan, namun 50 tahun.

Dilain tempat, JB Sumarlin yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum API dan kini menjabat Ketua Dewan Pembina API, mengatakan, pemerintahan disebut efektif juja pemerintahan yang berjalan bisa merencanakan tugasnya dengan baik dan bisa sampai pada tujuan yang telah dicanangkan. Tak hanya itu, ini harus disokong oleh dukungan dana operasional yang baik pula.

Katanya, "Birokrasi itu harus mempunyai komitmen terhadap pemerintah, agar mengabdi dan tak terpengaruhi oleh permainan politik uang,"

Dikesempatan tersebut itu juga, API menyampaikan tentang beberapa rekomendasi hasil dari seminat yang telah dilaksanakan pada 1 - 2 Juni 2013 lalu. Isi dari rekomendasi seminar tersebut di antara lain adalah, penggunaan GBHN sebagai landasan pembangunan yang akan diaplikasikan oleh pemerintah, pembangunan harus memanfaatkan modal sosial ini didasari dari pengalaman Indonesia sebagai satu negara yang menganut demokrasi dan juga bagaimana menerapkan spirit Asia dalam proses pembangunan nasional.

Semua hasil rekomendasi yang telah dipaparkan tersebut nantinya akan diteruskan ke Presiden, MPR, DPR, dan juga DPD untuk tindakan lebih lanjut