BLSM Tidak Efektif, PNS Dan TNI juga Ikutan Dapat Bantuan

BLSM - Mulai pukul 08.00 WIB Kantor Pos di kota Balikpapan telah dipadati oleh ratusan warga miskin yang mengantri untuk menerima dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang sebabkan kenaikan BBM Bersubsidi.

Untuk Pencairan hari pertama di kota Balikpapan baru ada tiga kecamatan yang ditujukan, yaitu Telaga Sari, Prapatan dan Klandasan. Di tempat kantor pos kota Balikpapan yang terletak Jalan Jenderal Sudirman ini, didirikan tenda – tenda agar para penerima bantuan bisa berlindung dari teriknya matahari ketika menunggu panggilan.

Pembagian BLSM dirasa juga tidak merata, contoh saja akan kejadian seorang warga miskin yang bernama Muhammade (71 tahun) seorang warga Klandasan RT 17 nomor 14 ini merasa sangat kecewa juga marah dengan para petugas dikarenakan namanya tidak terdaftar dalam KPS (Kartu Perlindungan Sosial)

“Saya hanya disuruh menunggu saja oleh petugas. Para petugas hanya melayani yang muda – muda saja. Saya lihat banyak orang dengan ekonomi cukup yang dapat bantuan ini, tapi saya orang yang sudah tua juga sakit – sakitan dan susah malah tidak dapat,” ujar salah seorang warga bernama Muhammade.

Terjadinya kesalahan pendataan oleh BPS yang dimana ini adalah badan yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, memang juga diakui oleh Walikota Balikpapan, Rizal Effendi. Menurut dia banyak sekali temuan – temuan penerima BLSM yang tidak sesuai,  semisal orang yang tidak layak menerima namun menerima akan bantuan tersebut. Ini termasuk seorang Kepala Dinas Kebersihan kota Balikpapan bernama Roby Ruswanto.

“Coba pikir, masa Kepala Dinas Kebersihan aja dapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS) guna untuk mencairkan BLSM. Oleh sebab itu saya menghimbau agar para masyarakat yang telah menerima uang tersebut dan itu dirasa tidak layak untuk menerimanya, agar bisa dikembalikan. Supaya yang layak mendapatkannya bisa merasakannya juga akan bantuan pemerintah tersebut. Kita harus belajar ikhlas,” kata Walikota Balikpapan

Rizal juga menambahkan, bahwasanya ada ribuan orang yang tidak layak untuk bisa merasakan bantuan dari pemerintah tersebut. Ini terjadi karena pendataan yang dilakukan BPS tidak akurat, karena perbedaan indikator untuk menilai warga yang memang membutuhkan. Sehingga para warga yang seharusnya mendapatkan menjadi tidak mendapatkan  KPS.

“Terlihat juga ada oknum PNS, TNI, dan juga nama pengusaha masuk ke dalam daftar penerima tersebut. Untuk kedepannya nanti ini menjadi koreksi bagi BPS,” jelas dia