Definisi Umum Ekonomi Manajemen

Ekonomi Manajemen
Ekonomi Manajemen - Terimakasih telah berkunjung ke blog kami yang sederhana ini. Beberapa saat yang lalu kami sempat tidak mengupdate artikel ekonomi di blog ini seperti biasanya. Dan kali ini kami akan mencoba tuliskan mengenai apa itu ekonomi manajemen.

Adapun pengertian dari ekonomi manajemen secara umum adalah pengkombinasian antara teori ekonomi dan prakteknya sehingga dapat membantu berbagai pihak untuk menentukan keputusan yang akan diambil serta membuat perencanaan untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah pelaku bisnis yang tentunya akan sangat merasakan manfaat dari pemahaman tentang ekonomi manajemen karena akan dapat mengantisipasi dan memprediksi beberapa hal yang mungkin akan menjadi kendala dalam pergerakan ekonomi perusahaanya.

Disamping itu, ekonomi manajemen juga akan mampu merangsang peningkatan skill dalam proses menganalisa setiap permasalahan ekonomi yang dihadapi, sehingga dapat segera menemukan solusi yang tepat. Singkatnya, ekonomi manajemen adalah hal yang penting untuk dipahami di dalam menentukan kebijakan dan keputusan bisnis.

Tidak hanya untuk perusahaan atau organisasi profit, namun ekonomi manajemen juga dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk oleh berbagai lembaga non profit agar didapat tujuan yang lebih efisien dan optimal dalam menentukan suatu keputusan.

Penentuan keputusan di dalam ekonom manajemen biasanya adalah hasil dari gabungan beberapa unsur yang terlibat di dalamnya, seperti mengenai tujuan perusahaan, pengidentifikasian masalah, penerapan dan pengembangan berbagai alternatif solusi, sampai dengan penerapan keputusan itu sendiri.

PENGARUH SKANDAL KORUPSI TERHADAP EKONOMI INDONESIA

Perekonomian Indonesia untuk saat ini cukup baik di antara para pemain di Asia. Skandal korupsi yang melanda bangsa kita memang cukup membrikan pengaruh bagi ekonomi indonesia namun pemerintahan telah bermanuver dalam hal ekonomi sehingga perbaikan dan pertumbuh ekonomi dibanding tahun lalu selalu meningkat, bahkan pemerintah sekarang bertujuan untuk tumbuh 6,8% pada akhir 2013 nanti.


Setelah satu dekade restrukturisasi bagi bank dan perusahaan, bisnis Indonesia yang menekan pengeluaran untuk pabrik dan infrastruktur baru. Investasi saat ini menyumbang hampir sepertiga dari PDB. Namun ledakan investasi yang dipimpin Indonesia kini sedikit mengalami masalah. Ekspor melemah, karena permintaan global menurun dan harga lebih rendah untuk banyak sumber daya alam. Impor barang yang tumbuh dengan kuat. Hasilnya adalah keruntuhan dalam neraca perdagangan. Setelah surplus hampir $ 26 miliar tahun 2012.

Untuk politisi Indonesia, kembalinya defisit eksternal dan mata uang yang melemah telah menghidupkan kembali kenangan dari krisis ekonomi traumatis dari akhir 1990-an. Setidaknya sebagian dalam upaya untuk membendung arus keluar, mereka telah mempromosikan kebijakan nasionalis yang dirancang untuk mendukung perusahaan domestik.

Tahun lalu pemerintah menuntut agar tambang negara akhirnya menjadi mayoritas sahamnya dimiliki oleh orang Indonesia. Banyak perusahaan pertambangan asing akan dipaksa untuk menjual beberapa saham mereka. Pemerintah juga ingin menaikkan royalti yang dibayarkan oleh penambang asing. Prospek luar biasa terlihat dalam industri minyak dan gas. Dan bulan lalu Amerika mengajukan keluhan terhadap Indonesia pada Organisasi Perdagangan Dunia, mengklaim bahwa pengetatan aturan lisensi untuk impor pertanian telah menjadi "hambatan serius" untuk eksportir daging, buah dan sayuran.

Serta pajak konsumen Indonesia, proteksionisme mengancam untuk mengguncang kepercayaan investor asing dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara itu. Ini datang pada saat yang buruk. Transaksi berjalan-defisit berarti negara membutuhkan uang asing untuk membiayai infrastruktur mulai dari jalan, pelabuhan, pembangkit listrik dan lain lain. Menurut pengamat ekonomi indonesia asalkan Indonesia tidak mendorong investor asing pergi, dan dapat mempertahankan investasi tanpa menurunkan nilai mata uang. Bahkan mungkin menarik modal asing ke obligasi berdenominasi rupiah, saham dan investasi langsung kita optimis ekonomi indonesia akan tetap stabil.

Jika para politisi benar-benar ingin memperbaiki neraca ekonomi indonesia, mereka juga harus melihat keuangan pemerintah sendiri, dan subsidi pada khususnya. Jumlah pemerintah menghabiskan pada subsidi penggunaan bahan bakar lebih dari yang diharapkan sehingga defisit anggaran untuk tahun ini kemungkinan bisa terjadi. Pemotongan subsidi dan mengalami defisit anggaran lebih kecil akan meningkatkan tabungan negara, sehingga membuat ruang untuk investasi domestik yang lebih tinggi. Memang harga bensin lebih tinggi setelah subsidi dihapuskan juga akan mengurangi impor minyak. Hal inilah salah satu cara untuk mempertahankan kondisi ekonomi indonesia agar lebih stabil.

Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Indonesia

Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Indonesia


Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Indonesia yang didirikan oleh bapak koperasi kita Muhammad Hatta. Pembangunan Ekonomi Indonesia cita-cita awal beliau adalah bertujuan untuk menuju kemakmuran masyarakat indonesia. Ketentuan dasarnya dalam melaksanakan kegiatan ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang bunyinya, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Penjelasan dari Pasal 33 UUD 1945 ini adalah ”produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan ini adalah koperasi.”

Adapun penjelasan Pasal 33 UUD 1945 memposisilan kedudukan koperasi sebagai pilar ekonomi indonesia (1) Sebagai sokoguru perekonomian nasional, dan (2) Sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dalam Kamus Umum Lengkap karangan wojowasito (1982), pengertian dari sokoguru adalah pilar atau tiang. Jadi, makna dari istilah koperasi sebagai sokoguru perekonomian dapat diartikan juga koperasi sebagai pilar atau ”penyangga utama” atau ”tulang punggung” perekonomian bangsa. Dengan demikian koperasi diperankan dan difungsikan sebagai pilar utama dalam sistem perekonomian nasional.

Dilihat dari sisi badan usaha atau pelaku usaha, terdapat 3 kelompok pelaku bisnis dalam sistem perekonomian nasional ini yaitu :
  1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  2. Badan Usaha Koperasi (BUK)
  3. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

MENGAPA KOPERASI SEBAGAI PILAR EKONOMI INDONESIA ?

Mengapa koperasi sebagai pilar ekonomi indonesia, hal ini sudah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 memandang koperasi sebagai pilar perekonomian nasional, yang kemudian semakin dipertegas dalam pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 yang menjelaskan tentang  perkoperasian. Menurut M. Hatta selaku pendiri koperasi yang juga merupakan sebagai pelopor pasal 33 UUD 1945 tersebut, koperasi dijadikan sebagai pilar perekonomian nasional karena:
  • Koperasi mendidik sikap self-helping.
  • Koperasi mempunyai sifat kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
  • Koperasi digali dan dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia (dasar dari gotong royong).
  • Koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme.

9 Asas Pembangunan yang mendasari Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Indonesia

Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Indonesia menjadikan 9 asas sebagai dasar dari hal tersebut. Adapun 9 asas pembangunan nasional yang harus diperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembangunan (GBHN, 1988) adalah sebagai berikut :
  1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila.
  2. Asas Manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan P elestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
  3. Asas Demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
  4. Asas Adil dan Merata, bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.
  5. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan,bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, yaitu keseimbangan, keserasian, keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, jiwa dan raga, individu, masyarakat dana negara, dan lain-lain.
  6. Asas Kesadaran Hukum, bahwa dalam pembangunan nasional setiap warga     negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
  7. Asas Kemandirian, bahwa dalam pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
  8. Asas Kejuangan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memiliki mental, tekad, jiwa dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih     mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi/golongan.
  9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dalam pembangunan nasional dapat   memberikan kesejahteraan lahir batin yang setinggi-tingginya,penyelenggaraannya perlu menerpakan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan tekonologi secara seksama dan bertanggung jawab dengan memperhatikan   nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.