Pemkot Surabaya Siapkan Anggaran Rp. 233 Miliar Untuk Bangun Sekolah

Pengembangan kota pertumbuhan infrastruktur. Di antaranya, penambahan gedung sekolah. Pada tahun depan, Pemkot Surabaya membangun 18 sekolah baru. Sebab ada kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri seperti SMP.

Kabid pendidikan dasar Dispendik Surabaya Eko Prasetyo Ningsih mengatakan, ada delapan SMP yang rencananya dibangun pemkot pada 2013. Sekolah baru itu akan dibangun di Gunung Anyar, Kedung Cowek, dan Bangkingan. “Di beberapa wilayah itu belum ada SMP. Apalagi di Gunung Anyar belum ada SMP negeri sama sekali,” Jelas Eko.

Eko menjelaskan jumlah lulusan SD tiap tahun sekitar 52 ribu orang. Sedangkan jumlah SD negeri 430 unit. Jumlah SDN itu itu tak sebanding dengan SMP negeri. Sebab di kota ini hanya ada 52 SMP Negeri.

Tiap tahun pemkot berupaya menambah SMP baru. Tetapi, rencana itu kerap terganjal kendala. Salah satunya, pembebasan lahan. “Untuk delapan SMP baru nanti, lahannya sudah siap,” jelasnya. Tahun ini pemkot tidak membangun sekolah karena mengupayakan pembebasan lahan selesai. Dengan demikian, pada 2014 pembangunan sekolah baru bisa dimulai. Dalam waktu dua tahun, pembangunan sekolah baru diharapkan bisa kelar. Dengan begitu, sekolah baru tersebut bisa menampung dengan maksimal lulusan SD.

Eko mencontohkan, di daerah Kedung Cowek. Di sana hanya ada satu SMP negeri, yakni SMP Negeri 31. Padahal, penduduk wilayah itu sangat padat. Tak urung, SMP Negeri 31 menjadi jujukan penduduk di sana. Karena itu, kata Eko, perlu ada penambahan SMP baru di sana.

Demikian pula di Kecamatan Gunung Anyar di kecamatan tersebut, malah belum ada SMP negeri. Padahal penduduk wilayah gunung Anyar dan sekitarnya cukup padat dengan pertumbuhan kota yang kini menyasar kawasan Surabaya Timur.

Anggota komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy mengatakan, tahun depan pemkot menganggarkan dana Rp 233 Miliar untuk pembangunan sekolah. Baik sekolah baru maupun rehab sekolah. Simon menyebut, ada 10 SD dan 8 SMP yang dibangung tahun depan. “Untuk sekolah menengah sebenarnya ada 10 unit, tetapi termasuk yang direhab,” ujarnya.

Komisi C berjanji mengawal pembangunan sekolah yang ditangani Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Jangan sampai pembangunan atau rehab sekolah tidak sesuai dengan spesifikasinya. DCKTR harus lebih cepat dalam menuntaskan berbagai proyek fisiknya. Sebab infrastruktur pendidikan harus segera tersedia dengan maksimal.